Memahami Analisis Kebijakan

Memahami analisis kebijakan:

Kebijakan adalah istilah yang telah banyak digunakan oleh berbagai pihak, namun seringkali istilah tersebut belum dimengerti sepenuhnya oleh semua orang. Istilah kebijakan diidentikkan dengan segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pihak yang berwenang.

Oleh: Aryo Ginanjar

Kebijakan adalah istilah yang telah banyak digunakan oleh berbagai pihak, namun seringkali istilah tersebut belum dimengerti sepenuhnya oleh semua orang. Istilah kebijakan diidentikkan dengan segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pihak yang berwenang.

Namun, tidak semua tindakan dapat dikatakan sebagai kebijakan. Dalam menentukan kebijakan yang tepat, harus diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan analisis yang berbasis bukti (evidence base analysis), dan bukti yang terbaik adalah bukti ilmiah yang telah dikaji secara empiris melalui suatu analisis kebijakan.

Untuk lebih memahami  mengenai analisis kebijakan, kita perlu memahami beberapa terminologi dasar yaitu definisi kebijakan, proses kebijakan, jenis analisis kebijakan dan kerangka kerja (framework) analisis kebijakan.

Memahami analisis kebijakan:

1. Definisi Kebijakan dan Kebijakan Publik

Penggunaan istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan ataupun suatu  rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan, istilah-istilah tersebut tidak akan menimbulkan masalah berarti selama didefinisikan berdasarkan rujukan yang tepat.

Namun, bagi pihak-pihak yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan, istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.¹ Istilah kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi setempat oleh pihak yang berwenang.

Sedangkan kebijakan adalah jawaban terhadap suatu masalah berupa upaya-upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan, serta sebaliknya, menjadi suatu rujukan, penentu perubahan, dan pemicu terjadinya kondisi yang lebih baik dengan cara yang tepat dan tindakan yang terarah.²

Kebijakan memiliki beragam definisi menurut para ahli. Thomas Dye (2013) mendefinisikan kebijakan sebagai pilihan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang (whatever governments choose to do or not to do). Friedrich (2007) berpendapat bahwa kebijakanadalah keputusan yang diusulkan oleh individu, kelompok ataupemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatupermasalahan.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Sharkansky (1970)bahwa kebijakan sebagai tindakan pemerintah untukmencapai tujuan-tujuan tertentu. Definisi-definisi tersebutmemandang bahwa kebijakan merupakan instrumen penting untukmencapai suatu tujuan.³

• Proses Kebijakan

Proses penyusunan kebijakan merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan banyak tahap dan variabel yang perlu dikaji. Para ahli kebijakan membagi proses penyusunan kebijakan menjadi beberapa tahap. Bentuk tahapan kebijakan yang terbaru dan cukup relevan dengan berbagai jenis kebijakan adalah menurut William N. Dunn dalam bukunya “Public Policy Analyasis: An Integrated Approach” edisi ke 6 tahun 2018. Dalam buku tersebut proses kebijakan terbagi dalam 8 tahap yang dapat menjadi suatu siklus sebagai berikut:

Gambar 1. Proses kebijakan menurut William N. Dunn⁶

Memahami analisis kebijakan:

1. Penetapan agenda kebijakan (agenda setting)

Ini adalah tahap paling awal dalam proses pembentukan kebijakan dimana masalah-masalah diinventarisir dan ditentukan prioritasnya untuk kemudian akan diselesaikan dengan dibentuknya suatu kebijakan.

2. Formulasi kebijakan (policy formulation)

Masalah yang telah diagendakan untuk dibuat kebijakan sebagai penyelesaiannya kemudian dikaji lebih lanjut. Berbagai aspek dipertimbangkan yang kemudian disusun substansi-substansi yang diperlukan untuk membentuk kebijakan yang tepat dan dapat diterapkan.

3. Adopsi kebijakan (policy adoption)

Kebijakan yang telah diformulasikan kemudian mulai diarahkan kepada sasaran kebijakan. Dilakukan berbagai upaya penyesuaian, sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan tersebut.

4. Implementasi kebijakan (policy implementation)

Kebijakan benar-benar diterapkan/diimplementasikan kepada sasaran kebijakan.

5. Penilaian kebijakan (policy assessment)

Kebijakan yang tengah diterapkan mulai dilakukan monitoring dan evaluasi dan memungkinkan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian.

6. Adaptasi kebijakan (policy adaptation)

Kebijakan terus diterapkan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi baik pada masalah kebijakan maupun lingkungan kebijakan.

7. Suksesi kebijakan (policy succession)

Tahap penentuan apakah kebijakan dinilai berhasil atau gagal dalam mengatasi masalah.

8. Penghentian kebijakan (policy termination)

Kebijakan dihentikan karena sudah tidak dibutuhkan atau sudah tidak relevan lagi. Ada dua sebab yang mendasarinya, yang pertama kebijakan dinilai telah berhasil mengatasi masalah sehingga tidak ada lagi masalah yang perlu diselesaikan. Sebab kedua penghentian kebijakan adalah kebijakan dinilai telah gagal mengatasi masalah. Kebijakan perlu diganti dengan kebijakan baru untuk menyelesaikan masalah yang belum diselesaikan ⁶.

• Jenis Analisis Kebijakan