Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya
Buku pedoman teknis pelaksanaan program sanitasi perdesaan padat karya ini sangat membantu Sanitarian dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya ini, yang mendukung program dalam pencegahan dan penurunan angka Stunting dengan menyediakan sarana dan prasarana fasilitas sanitasi yang layak dan berkualitas.
In SANITARIAN – Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya, Ir. Diana Kusumastuti, M.T., penerbitan Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya ini mempunyai tujuan untuk memberikan acuan dan arahan dalam pelaksanaan teknis kegiatan di lokasi penerima manfaat dari program tersebut.
Secara umum pedoman teknis pelaksanaan itu berisikan mengenai latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan itu, yaitu: “Dengan disusunnya buku ini diharapkan pelaksana kegiatan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dapat memahami tata cara dan tata laksana yang ada serta menerapkan dengan baik di lokasi penerima manfaat,“ ungkap Diana Kusumastuti.
Buku ini, menurut saya sangat cocok dimiliki oleh para Sanitarian. Sebab, dengan mengikuti tata cara pedoman teknis ini diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan memahami tata cara penyediaan sarana dan prasarana fasilitas sanitasi.
Pedoman teknis pelaksanaan itu dapat dipergunakan oleh seluruh pihak terkait. Baik dari aparat pemerintah, sektor swasta, fasilitator pendamping dan masyarakat, termasukan jadi referensi bagi para Sanitarian di masyarakat.
Melalui penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya ini, yang mendukung dalam pencegahan dan penurunan angka Stunting dengan menyediakan sarana dan prasarana fasilitas sanitasi yang layak dan berkualitas. Apalagi, program ini dilengkapi dengan kegiatan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Permberdayaan Masyarakat
Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena merupakan masalah yang harus segera diselesaikan guna meningkatkan perekonomian di kawasan permukiman. Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
